Perhatian Komunitas dan Komitmen Stakeholder Bisa Cegah Terjadi Tumpahan Minyak di Laut




Tumpahan minyak di perairan dan lautan berdampak sangat buruk dengan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi masyarakat. Maka semu Tua pihak yang melakukan kegiatan operasional kapal, kepelabuhanan, serta eksplorasi dan eksploitasi migas, harus memiliki kesadaran untuk mencegah dan menanggulanginya dengan berkomitmen menjaga lingkungan perairan Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membuka Simposium Internasional Lingkungan Kelautan bertema “Mendukung Kelestarian Laut Nusantara, Menjunjung Martabat Bangsa” di Jakarta, Rabu (28/11/2018). Simposiun yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Balikpapan dan PT Slickbar Indonesia ini dihadiri oleh sekitar 600 orang dari kalangan akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, penggiat lingkungan, dan perwakilan dari 15 negara.

Budi mengatakan, tumpahan minyak di perairan Indonesia, baik skala kecil maupun skala besar, berpotensi terjadi di tengah laut, kawasan pantai, dan area pelabuhan. Sumbernya adalah dari kegiatan operasional kapal, kepelabuhanan, serta eksplorasi dan eksploitasi migas.

Peristiwa tumpahan minyak di Balikpapan pada 31 Maret 2018 menjadi pembahasan utama dalam simposium tersebut. Terjadinya karena pipa bawah laut berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter di kedalaman 25 meter milik Pertamina Refinary Unit V dilaporkan patah dan bergeser hingga 120 meter dari posisi awal. Pipa bergeser dan patah karena tertarik jangkar kapal MV Judger yang bersandar di area berbahaya di kawasan Teluk Balikpapan. Hal ini mengakibatkan perairan di kawasan itu tercemar minyak mentah, bahkan lima orang meninggal dunia.

Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan peristiwa luar biasa berharga bagi pemerintah Indonesia, terutama perusahaan yang terlibat. Tidak kurang dari 40.000 barel minyak mentah mencemari pantai sepanjang Teluk Balikpapan dan mengakibatkan matinya berbagai biota laut.

Berdasarkan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), luas wilayah yang tercemar mencapai 12.987 hektare, termasuk wilayah perumahan penduduk pinggiran pantai kota Balikpapan. Masyarakat, khususnya para petambak udang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengalami kerugian cukup besar. Begitu juga nelayan, yang berhari-hari tidak bisa mencari ikan ke laut.

“Kita tahu bahwa problem pencemaran lingkungan perairan banyak terjadi di negara kita. Maka kita harus waspada dengan kemungkinan hal tersebut bisa terjadi lagi,” kata Budi seraya menambahkan, “Dengan komitmen bersama dari seluruh stakeholders terkait untuk terus-menerus menjaga lingkungan perairan kita, diharapkan kejadian tumpahnya minyak di laut seperti yang terjadi di Balikpapan tidak terjadi lagi.”

Komitmen tersebut harus dijaga dengan cara mematuhi regulasi-regulasi perlindungan lingkungan maritim di Indonesia. Budi menegaskan agar semua stakeholders yang melakukan kegiatan kepelabuhanan, seperti operator kapal, serta operator kepelabuhanan dan bangunan lepas pantai, harus melengkapinya dengan peralatan penganggulangan tumpahan minyak.

Perlindungan lingkungan maritim di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Puskodalnas (Pusat Komando dan Pengendali Nasional) operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut sudah menyusun Nation Oil Spill Contingency Plan (Prosedur Tetap Penanggulangan Pencemaran Nasional). Prosedur ini dibuat untuk mengurangi dampak dari tumpahan minyak terhadap lingkungan. Ditetapkan pula standar khusus untuk cadangan peralatan tumpahan minyak dan kerangka waktu untuk merespons jika terjadi peristiwa tumpahan minyak.

Menurut Budi, selain membuat aturan dan meningkatkan pengawasan, komunitas-komunitas yang memiliki perhatian tentang lingkungan juga diperkuat. “Tanpa penguatan komunitas yang memiliki perhatian pada lingkungan, perhatian terhadap isu ini akan kurang berdaya,” ujarnya.

Ketua Panitia Simposium, Bayu Satya mengatakan, kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan menjadi studi kasus yang menarik dibahas dalam simposium edukatif sebagai sarana pembelajaran anak bangsa pada masa depan. “Kejadiannya sangat dekat dengan lokasi Kampus Universitas Negeri Balikpapan,” katanya.

Bayu menambahkan, Slickbar Indonesia, salah satu perusahaan nasional yang memroduksi peralatan penanggulangan tumpahan minyak, ikut berperan. Peralatan produksinya digunakan dalam pembersihan minyak di Teluk Balikpapan, yang mendapat sorotan secara nasional dan internasional.

Menurut Bayu, cara penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan itu pantas dipertanyakan karena belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2013. Berdasarkan aturan ini, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan kepelabuhanan juga diwajibkan mempunyai peralatan pananggulangan tumpahan minyak.

Perairan Indonesia memang masih rentan dari pencemaran tumpahan minyak. Kasusnya banyak terjadi di wilayah perairan, terutama pelabuhan laut dan sekitar area eksplorasi tambang minyak. Apalagi Indonesia merupakan jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, yang sering dilalui kapal tanker dan kapal barang. Jika terjadi tabrakan kapal-kapal tersebut akan berpotensi menimbulkan tumpahan minyak.

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi dari banyak perusahaan migas dengan kegiatan pengolahan serta transportasi dan distribusinya berpotensi besar untuk terjadinya kasus tumpahan minyak dan gas.
Kondisi itu mengharuskan pemerintah Indonesia selalu siap mengantisipasi dan mencari solusi dalam penanggulangannya secara cepat.

Foto: Greeners.co




Ayo baca ini juga….