Wed. Jul 17th, 2019

Seluruh Kapal Patroli KPLP Disiagakan Selama Masa Angkutan Lebaran 2019

KPLP mensiagakan seluruh kapal patrolinya selama musim angkutan laut lebaran 2019. Sumber gambar: Ditjen Perhubungan Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mensiagakan seluruh kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selama penyelenggaraan angkutan laut Lebaran Tahun 2019. Hal inii dilakukan untuk mendukung keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan angkutan laut musim lebaran tahun ini.

Menurut Direktur KPLP, Ahmad, Ditjen Perhubungan Laut akan menyiagakan semua kapal patroli KPLP yang tersebar di seluruh Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia.

“Kapal-kapal patroli KPLP yang disiapsiagakan untuk mendukung keamanan dan kelancaran angkutan laut lebaran 2019 tersebut sebanyak 378 unit kapal, termasuk 154 kapal pada 51 pelabuhan pantau, serta 39 kapal yang tersebar di 5 Pangkalan PLP,” kata Ahmad di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Ahmad mengatakan, kapal-kapal patroli KPLP sewaktu-waktu siap dioperasikan bila dibutuhkan.

“Hal penting yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan angkutan laut lebaran bahwa semua pihak terkait termasuk para penumpang harus memahami bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Ahmad.

Untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kapal akibat cuaca buruk, telah diingatkan melalui Maklumat Pelayaran kepada para Syahbandar untuk melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca setiap hari dan menyebarluaskan hasil pemantauan kepada pengguna jasa.

Ahmad mengatakan, pemantauan kondisi cuaca juga harus dilakukan seluruh operator kapal khususnya nakhoda, sekurang-kurangnya 6 jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada Syahbandar pada saat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Selama pelayaran di laut, nakhoda wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap 6 jam dan melaporkan hasilnya kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat. Termasuk bagi kapal yang berlayar lebih dari 4 jam wajib untuk melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan SPB,” jelasnya.

Apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar diminta untuk tidak menerbitkan SPB sampai kondisi cuaca sepanjang perairan yang akan dilayari benar-benar aman untuk berlayar.

Baca juga ini ya...