Wed. May 22nd, 2019

PM 118 Tahun 2018 Melindungi Kaum Lemah

PM 118 Tahun 2018

Ilustrasi. Kredit foto: Istimewa.

Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Wakil Ketua KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, peraturan tersebut melindungi kaum yang lemah, karena tidak hanya mencakup segi perhubungan tetapi juga sisi ketenagakerjaan.

Peraturan baru tersebut dikeluarkan untuk menggantikan PM 108 Tahun 2017.

Jumhur juga menjelaskan, dalam peraturan tersebut perusahaan angkutan sewa khusus tidak dapat lagi membekukan akun pengemudi, tetapi harus melalui beberapa tahap seperti peringatan serta pemberitahuan.

Selain itu, untuk penumpang diberikan pelindungan keamanan, keselamatam serta tarif yang lebih pasti.

“Wakil Ketua KSPSI Bapak Moh Jumhur mengapresiasi adanya PM 118 Tahun 2018. Beliau mengatakan peraturan ini mengatur secara rinci perlindungan bagi pengemudi dan penumpang,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Jum’at (28/12/2018).

Dari segi perhubungan, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum harus memiliki tanda khusus seperti warna, stiker, dan sebagainya. Sedangkan dari segi ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pengemudi dan operator adalah kemitraan.

“Salah satu hal yang ditekankan dalam peraturan ini terkait penerapan suspend yang selalu dikeluhkan pengemudi, penetapan batas tarif serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Poin-poin ini yang membuat KSPSI mengapresiasi dan mendukung diberlakukannya PM 118 Tahun 2018,” tutupnya.

Baca juga ini ya...