Pengelolaan Bandara Labuan Bajo Segera Dialihkan




Bandara Komodo Labuan Bajo. Foto: Wikimedia.
Bandara Komodo Labuan Bajo. Foto: Wikimedia.

Bandara Komodo (LBJ) di Labuan Bajo yang saat ini dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan jadi pilot project kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP). Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melaksanakan market sounding terhadap persiapan pelaksanaan PPP pada Bandara Komodo tersebut dengan mengundang berbagai kalangan. Baik itu di bidang perbankan, infrastruktur, operator bandar udara, konsultan, manufaktur dan stakeholder terkait.

“Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memformulasikan Nawacita ke 7 tersebut dengan membuat beberapa kebijakan. Salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha untuk mengembangkan beberapa fasilitas penerbangan seperti bandara. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan di bandar udara,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Pramintohadi Sukarno.

Untuk memberikan justifikasi yang tepat terhadap kelayakan proyek kerja sama ini terutama ditinjau dari manfaat ekonomis kepada masyarakat dan tentu saja nilai finansial bagi calon mitra, Ditjen Hubud menggandeng konsultan terpercaya Surveyor Indonesia untuk melaksanakan studi kelayakan terhadap Bandara Komodo.

Ditjen Hubud mengupayakan skema pendanaan kreatif dengan menggandeng badan usaha sebagai mitra kerja sama dengan prinsip adil, transparan serta mendorong adanya kompetisi dalam pemilihan calon mitra kerja sama tersebut. Skema Public Private Partnership menjadi pilihan utama khususnya dalam mengeksekusi program – program percepatan pengembangan dan pembangunan Bandar Udara.

Pramintohadi berharap upaya kerja sama ini dapat berhasil dan menjadi momentum dalam menarik minat calon investor lainnya mengingat saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa bandar udara lainnya. Dirinya juga mengharapkan kesediaan para stakeholder yang datang sebagai calon mitra tersebut untuk dapat menyampaikan Letter of Intent (LOI) serta dapat berpartisipasi pada proses pelelangan selanjutnya.

“Kami juga berharap kerja Sama ini dapat menjadi peluang yang baik untuk terciptanya transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan profitable. Saya yakin kerjasama ini dapat memberikan penawaran yang menarik tidak saja dilihat dari proyeksi profit yang diberikan namun juga terhadap perlindungan investasi yang disediakan oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Infrastruktur,” tutur Pramintohadi.

Sementara itu, Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud Polana B Pramesthi menjelaskan bahwa pengembangan Bandara Komodo, tergolong sebagai proyek brown field. Dalam rencana induk pengembangan Bandara Komodo tahun 2014 telah ditetapkan tahapan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan oleh bandara ini dan tahun 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo dan Kawasan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Bandara Komodo telah ditetapkan menjadi KSPN, karenanya ia memiliki nilai strategis pembangunan ekonomi pariwisata bagi daerah setempat dan pembangunan ekonomi Indonesia di sektor pariwisata,” jelas Polana.

Lebih lanjut, katanya, detail time line proyek KPBU Bandara Komodo Labuan Bajo, pada bulan September 2018 ini telah dilakukan penyusunan studi kelayakan (Final Business Case/ FBC). Lelang KPBU akan dimulai pada Oktober 2018 dan penetapan hasil lelang KPBU pada November 2018. Selanjutnya tanda tangan kontrak KPBU pada Desember 2018. Dan diharapkan financial close dan masa transisi dapat terjadi pada Semester I 2019 sehingga konstruksi dan masa operasi bisa dimulai pada semester II 2019.

“Diharapkan pada semester II Tahun 2019 proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dapat mulai beroperasi dan mulai konstruksi untuk pengembangan-pengembangan yang ditargetkan,” tutur Polana.