Menhub Harap Tragedi PK-LQP Tak Berdampak pada Larangan Terbang




menhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: Ery.

Tragedi jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP bernomor penerbangan JT610 di utara laut Jawa pada Senin (29/10/2018) pagi menjadi catatan baru keselamatan penerbangan nasional. Dari kejadian itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap hal tersebut tak berdampak terhadap larangan terbang Indonesia ke luar negeri.

“Kita berharap tidak berdampak (pada larangan terbang). Tapi seperti apa ke depan, kita serahkan kepada evaluator (ICAO) tersebut. Dari ICAO maupun FAA belum ada atensi, nanti kami akan report (ke mereka),” ungkap Budi kepada Indoaviation saat ditemui di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2018).

Dikatakan Budi, pemerintah masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangani kejadian tersebut. ia pun berharap pesawat B737 MAX 8 Lion Air jatuh bukan karena kesalahan yang dilakukan pihak-pihak terkait.

“Karena ini kan upaya yang kita lakukan sudah maksimal dan tidak ada misalnya kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak berdampak, do’akan kita,” tutup Budi.

Pesawat Lion Air JT610 jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa saat setelah permintaan untuk kembali ke bandara (return to base/ RTB) diberikan pihak ATC.

Pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 itu sedang dalam penerbangan dari Cengkareng, Tangerang menuju Pangkalpinang, Bangka-Belitung. Pesawat itu mengangkut 178 penumpang dewasa (124 laki-laki, 54 perempuan), 1 penumpang anak, 2 bayi dan 7 awak pesawat (2 pilot, 5 pramugari).

Seperti kita ketahui, sebelas tahun ke belakang Indonesia sempat diganjar larangan terbang, baik ke Amerika Serikat dan Kawasan Uni Eropa.

Kebijakan larangan terbang tersebut disebabkan adanya masalah teknis. Maskapai Indonesia dinilai belum memenuhi standar keselamatan penerbangan sesuai aturan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Audit yang dilakukan ICAO dan US Federal Aviation Administration (US FAA) tahun 2007 menemukan bahwa otoritas penerbangan sipil dan maskapai di Indonesia tidak mematuhi standar ICAO.

April 2007, FAA menurunkan Penilaian Peringkat Penerbangan Internasional (IASA) dari Kategori 1 ke Kategori 2 dan maskapai Indonesia dilarang terbang ke wilayah AS.

Dari temuan tersebut, Komisi Eropa yang mendapat mandat dari parlemen Eropa dan negara anggota Uni Eropa juga memutuskan melarang seluruh maskapai penerbangan dan kargo Indonesia yang berjumlah 62 operator beroperasi ke wilayah Uni Eropa. Larangan itu sudah berlaku sejak 4 Juli 2007.

15 Agustus 2016, dua hari sebelum peringatan ke-71 Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, FAA secara resmi mengumumkan bahwa penerbangan Indonesia berhasil memenuhi dan aktif mematuhi standar keamanan penerbangan ICAO dan kembali mendapat peringkat Kategori 1 setelah diturunkan 10 tahun lalu.

Menyusul keputusan FAA, 14 Juni 2018 datang kabar dari Brussels bahwa seluruh maskapai Indonesia dapat kembali mendapatkan hak untuk menghirup udara di langit Eropa. Hal ini lantaran Uni Eropa secara resmi telah mencabut larangan terbang (EU Flight Safety List) bagi maskapai Indonesia, setelah hampir 11 tahun diberlakukan.

Apakah larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia akan kembali diberlakukan oleh FAA dan Komisi Eropa? Tentu kita semua berharap hal itu tidak kembali terjadi.




Ayo baca ini juga….