Indonesia Belum Punya Standarisasi Distribusi Logistik Domestik




Foto: Otoniaga.com

 

Kompleksnya permasalahan logistik di Indonesia berakar dari belum adanya standarisasi distribusi logistik domestik. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pendistribusian barang antarwilayah. Hal ini pula yang menimbulkan biaya logistik masih tinggi, mencapai 24% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).

“Standarisasi distribusi logistik itu hal yang basic. Dengan adanya standarisasi, pekerjaan rumah masa lalu dan melompat untuk songsong masa depan bisa teratasi,” ujar Sugihardjo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Perhubungan) pada Focus Group Discussion (FGD) “Standarisasi Distribusi Logistik Domestik” di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Menurut Sugihardjo, sampai saat ini standarisasi belum tersentuh; belum ada keputusan formal. “Para pelaksana di lapangan harus sepakat dulu tentang standarisasi itu, baru ada ketetapan,” tuturnya.

Peranan logistik memang penting dalam pergerakan aliran barang di dalam negeri. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik 2015, lebih dari 80% pergerakan logistik merupakan pergerakan domestik untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia.

Kenyataannya, peranan logistik belum didukung oleh sistem logistik nasional yang memadai. Faktanya, di beberapa wilayah masih langka ketersediaan barang, terjadi fluktuasi harga, juga ada disparitas harga di tiap wilayah untuk beberapa jenis barang.

“Dalam penetapan standarisasi, kita sudah ketinggalan lebih dari 20 tahun. Kalau terus menunggu, kita tak akan menjadi negara maju,” ucap Zaldy Ilham Masita, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia.

Permasalahan pun menjadi sangat kompleks karena faktor keragaman komoditas, luas wilayah, serta kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Belum lagi banyaknya pihak yang terkait dalam sistem logistik, seperti beberapa kementerian dan instansi di tingkat pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan swasta, tanpa integrasi yang baik. Sementara itu, implementasi dari Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) belum sesuai harapan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Erwin Raza mengatakan, yang dibutuhkan adalah standarisasi distribusi logistik domestik. “Sekarang merupakan era revolusi industri dengan proses bisnis yang didorong untuk menggunakan teknologi digital. prosesnya berubah dengan supply chain yang terintegrasi dan terkoneksi. Untuk ini harus ada trust di antara pelaku industri; harus pemain ada standar dengan level yang sama,” tuturnya.

Managing Director Metra Logistics, Divisi Bisnis Logistik Telkom Indonesia, Natal Iman Ginting juga mengatakan, dalam menentukan standar distribusi logistik domestik dibutuhkan suatu benchmarking. “Tak ada transaksi logistik yang tidak pakai ID atau identifikasi,” ucapnya.

Memang tuntutan saat ini adalah penggunaan internet yang memudahkan dalam manajemen distribusi logistik. Internet dapat meningkatkan efisiensi, mulai dari pengiriman dari titik awal sampai pada tujuan akhir.

“FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam memperlancar distribusi barang dan meningkatkan pelayanan logistik melalui penerapan standarisasi. Dengan demikian, ada jaminan ketersediaan komoditas pokok di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau serta mewujudkan efisiensi dan penurunan biaya logistik sampai 18% dari PDB,” tutur Sugihardjo.

 




Ayo baca ini juga….