Sun. Feb 17th, 2019

Langkah Nyata Pidana bagi Pelanggar Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Dimensi

Penertiban truk atau kendaraan angkutan barang yang dimensinya diperbesar atau kelebihan dimensi (over dimension) mulai ditindak dengan tegas. Bahkan sudah sampai ranah pidana dan ada pelanggar yang diputus hakim dengan denda Rp12juta dan kurungan dua bulan di Pekanbaru, Riau, beberapa hari lalu. Pelanggar itu bukan hanya sopir, tapi juga pengusahanya.

“Intinya adalah sudah ada perubahan paradigma dengan adanya penegakan hukum itu,” ujar Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2019 menyatakan:

Namun pasal 277 hanya akan menimpa kendaraan yang tidak memenuhi uji tipe untuk modifikasi yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Yakni modifikasi dimensi berupa pemanjangan dan pemendekan chassis dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor. Atau modifikasi mesin menggunakan merk dan tipe yang berbeda. Juga modifikasi daya angkut tanpa menambah sumbu bagian belakang, mengubah jarak dan material sumbu yang tidak sesuai dengan sumbu aslinya, dan ketidaksesuaian dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Dirjen memang bergerak cepat untuk menertibkan kendaraan yang over dimension dan kelebihan muatan (over loading) atau odol itu. “Jembatan timbang banyak yang diperbaiki dan direnovasi. Di jembatan timbang sudah bisa menurunkan barang kelebihan, walaupun belum optimal. Begitu juga dengan e-tilang,” ujarnya.

Penertiban kendaraan odol pun menjadi prioritas yang dipilihnya untuk meningkatkan kinerja atau quick win direktoratnya. Memang cukup beralasan karena selain demi keselamatan berkendara di jalan raya, juga kerugian negara yang ditimbulkannya mencapai Rp43triliun tahun 2018.

Penyidikan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun bukan hanya pada sopir yang mengemudikan kendaraan yang melanggar itu, tapi juga pengusaha pemilik barang dan pemilik kendaraan. Bahkan pengusaha karoseri bisa ditindak. Maka Ditjen Perhubungan Darat pun menggandeng Polri, khususnya polisi sektor lalu lintas dan angkutan jalan, untuk bersama-sama menegakkan aturan tersebut.

Namun yang pro dan kontra pun muncul. Penerapan penurunan kelebihan barang dan tindakan pada kendaraan kelebihan dimensi yang awalnya wacana dan kemudian ditetapkan sampai batas akhir Agustus 2018, memunculkan berbagai reaksi. Berbagai asosiasi, yaitu asosiasi pengusaha semen, pupuk, baja, dan lainnya, mendatangi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Maka sanksi itu akan diberlakukan dengan tegas mulai Agustus 2019.