Tantangan Punya Satelit Navigasi Penerbangan




Pesawat Kepresidenen RI di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka.

Membangun navigasi penerbangan yang andal membutuhkan satelit. Tidak mudah merealisasikannya. Namun menjadikannya proyek jangka panjang dapat memberikan harapan baru bagi regulator dan operator navigasi penerbangan Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi semua tantangan berat pada masa depan.

Kebutuhan akan satelit sempat dilontarkan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, Novie Riyanto di Pangandaran, Jawa Barat, pada awal tahun 2018. “Untuk membangun navigasi penerbangan, kita butuh satelit,” tegasnya. Saat ini, untuk kebutuhan satelit itu, AirNav bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia.

Sebenanya, peran navigasi makin terlihat nyata dalam operasional penerbangan setelah menjadi single provider yang dikelola oleh AirNav Indonesia. Banyak yang sudah dilakukannya sejak berdiri pada 13 September 2012, terutama dalam meningkatkan kapabilitas dan memperbarui peralatannya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Namun masih banyak pula yang harus dilakukannya agar kiprahnya sejajar dengan negara-negara tetangga yang sudah maju dan diakui dunia penerbangan internasional.

Ada beberapa tantangan berat yang harus dihadapi AirNav Indonesia. Hal ini juga disampaikan Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Elfi Amir (Tevi) ketika ditemui di Jakarta pada awal Agustus 2018.

Menurut Tevi, tantangan pertama adalah bagaimana mengatur keterlambatan pesawat yang ada di ground atau bandara. “Kita sama-sama lihat, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, dengan antrean pesawatnya. Bagaimana kita bisa mengurangi antrean pesawat di darat dan bagaimana pula mengurainya di udara,” ujarnya.

Sebagai regulator, Tevi mencoba mencari solusi dengan menghubungi operator dan pelaksananya di lapangan untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam mengurangi antrean pesawat tersebut. “Ada yang namanya CDM, collaboration decission making. Bagamana para operator berkolaborasi dan berkoodinasi dengan regulator. Pihak bandara, airline, airnav harus bergabung. Tak bisa itu dilakukan oleh salah satu. Bersama-sama kita selesaikan itu.”

PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini sedang membangun landasan pacu ketiga dengan prasarana pendukungnya, termasuk east cross taxiway. AirNav Indonesia juga tak ketinggalan dengan membangun radar baru dan meningkatkan kapabilitas automatic system rostering personnel dan assignment controller-nya. Saat ini memang masih belum sesuai yang diharapkan. Namun semua pihak terkait sudah bergerak untuk mengatasinya.

Novie Riyanto

FIR di perbatasan
Tantangan kedua adalah meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau, Natuna, Matak, dan sekitarnya, yang sekarang masih ditangani Singapura dan Malaysia. Menurut Tevi, selama ini pelayanannya belum optimal karena diakuinya kalau sebelumnya bandara-bandara di sana bukan bandara untuk penerbangan umum.

“Kita coba melakukan lobi, negosiasi, dan diskusi, dengan Singapura dan Malaysia. Saat ini memang mereka yang handle padahal itu teritorial wilayah Indonesia. Arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, kalau bisa tahun 2019; itu satu tahu lagi, ruang udara di sana ditangani Indonesia. Saya bukan pesimis, tapi ini adalah tantangan yang amat sangat berat sekali untuk melaksanakan pengaturan itu oleh kita. Meski demikian, kita tetap optimis dan tetap yakin karena kita di sana sudah menyiapkan fasilitas pelayanan untuk bernavigasi dan berkomunikasi. Kita sudah mendekati ready,” papar Tevi.

Wilayah udara di perbatasan-perbatasan itu memang seharusnya menjadi bagian dari FIR (Flight Information Region) Indonesia. Sebagai contoh saja, sejak tahun 1946 sampai saat ini, kawasan di atas Selat Malaka, Pulau Natuna, dan sekitar Kepulauan Riau menjadi bagian FIR Singapura.

Pengamat penerbangan Chappy Hakim menyebut bahwa wilayah udara FIR bukan sekadar masalah aviation safety, tapi kedaulatan Republik Indonesia. “Ini lebih dari sekadar mengandung makna strategis, komersial, dan komoditas. Ini adalah masalah kehormatan sebagai bangsa, nasionalisme, harga diri, dan patriotisme. Ini masalah kepedulian terhadap kebanggaan sebagai bangsa bahari yang besar. Ingat, kita adalah negara kepulauan terbesar di seantero jagat ini,” paparnya.

Maka bisa dipahami kalau Tevi menyatakan bahwa hal ini merupakan tantangan yang sangat-sangat besar. Langkah yang sudah dilakukannya adalah dengan menyiapkan personel pemandu lalu lintas penerbangan penyangga di Tanjung Pinang, Pontianak, Natuna, dan Matak. Para personel itu diberi tambahan edukasi dan pelatihan-pelatihan.

“Targetnya, dalam beberapa bulan ini harus ada peningkatan pelayanan. Selama ini di sana pelayanannya cuma flight information service. Kita harus optimis dan yakin di sana harus ada pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan,”ucap Tevi.

Bandara Internasional Juwata, Tarakan

Konsentrasi di Papua
Tangtangan ketiga adalah memperhatikan dengan fokus pada keselamatan penerbangan di Papua. “Bagaimana penerbangan di Papua undercontrol; bisa kita monitor. Apakah itu peralatan untuk surveillance, komunikasi, penginderaan. Harusnya apa pun di semua tempat itu bisa kita pantau.Tidak semua pesawat yang ada di Papua bisa berkomunikasi karena terrain-nya kan gunung-gunung. Bagaimana pesawat itu bisa kontak dengan tower yang ada di bawah gunung-gunung itu?” tutur Tevi.

Selama ini, penerbangan di Papua menggunakan visual, tapi kurang efektif. Namun untuk menggunakan instrumen, alat navigasi penerbangan yang ada di bandara harus benar-benar sempurna dengan teknologi yang canggih. Arahnya nanti, navigasi penerbangan di Papua memang menggunakan instrumen, yang saat ini sedang dalam kajian analisis detail. Untuk jangka pendek, navigasi dengan visual dan instrumen atau kombinasi masih bisa dipergunakan. Instrumen yang cocok adalah yang berbasis satelit atau PBN (Performance Based Navigation).

Menurut Novie, AirNav melakukan pekerjaan yang sangat keras untuk pendataan bandara yang memerlukan pemandu lalu lintas udara di Papua. “Ada 109 bandara yang akan dilayani sebaik-baiknya dengan digitalisasi pemandu lalu lintas udara. Kita juga memerlukan sentralisasi pelayanan pengaturan lalu lintas udara itu di Bandara Sentani, Jayapura. Kita akan memasang ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast),” ucapnya. ADS-B buatan Indonesia hasil pengembangan BPPT (Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi) ini merupakan alat teknis pengawasan kooperatif yang digunakan dalam pengelolaan ruang lalu lintas udara.

Memang masih banyak yang perlu dilakukan di Papua. Novie pun sangat memperhatikan sumber daya manusia yang akan menjadi tulang punggung pelaksananya di sana. “SDM itu sangat penting. Kita akan mendidik SDM Papua untuk menjadi petugas navigasi. Local power-nya di sana. Ada 200 personel yang akan kami didik untuk jenjang non diploma sembilan bulan,” ujarnya.

Sekitar Rp200miliar untuk investasinya di Papua. AirNav pun bekerja sama dengan beberapa bank BUMN dan Telkom untuk mengimplementasikan pembangunan teknologi navigasi penerbangan di Papua agar lebih efisien.

Bukan cuma di Papua, Tevi pun mengingatkan bahwa wilayah terpencil lainnya harus mendapatkan pelayanan navigasi penerbangan yang baik. Di Indonesia, ada 283 titik navigasi penerbangan dan masing-masing daerah memiliki perbedaan. Namun memang tidak mungkin semua titik itu bisa dibangun infrastrukturnya, maka pemerintah sedang mencoba untuk membuat semacam pelayanan yang remote.

Remote avis akan dibangun di bandara sentral, yang bisa mencakup beberapa bandara kecil di sekitarnya. “Tantangan remotely avis itu pada peralatannya. Regulasinya sedang dibuat dan langkah-langkahnya sudah dilakukan pada tahun 2017. Di Tarakan misalnya, tahun 2018 bisa dilaksanakan,” kata Tevi.

Elfi Amir

Wilayahnya luar biasa
Indonesia itu unik. Inilah yang menjadi tantangan berat karena wilayahnya luar biasa. Keselamatan penerbangan di ruang udara dari Sabang sampai Merauke harus dipantau AirNav Indonesia. Ada tiga hal yang harus diperhatikan agar navigasi penerbangan berjalan dengan lancar.

Pertama, fasilitas navigasi harus memiliki kapabilitas sesuai standar dan harus siap. Secara bertahap, fasilitas ini terus diperbarui dengan teknologi yang makin tinggi. Begitu diungkapkan Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia, Yurlis Hasibuan, ketika bicara pada acara IBCAS (International Business & Charter Association Summit) di Jakarta, 29 Agustus 2018.

Saat ini, layanan navigasi, khususnya slot time untuk penerbangan carter juga sudah diakomodasi dengan baik. “AirNav memberikan tiga slot time untuk setiap jam pada satu landasan pacu bagi penerbangan non regular. Di semua bandara, khususnya di bandara-bandara yang padat,” tutur Yurlis. Begitu juga dengan operasi penerbangan malam bagi helikopter sudah di bawah FIR.

Kedua, sumber daya manusia harus sesuai dengan kompetensinya, kemudian ditingkatkan kemampuan keterampilan (skill), pengetahuan (knowlwdge), dan sikap (attitude). Ada lima lisensi dan disiplin ilmu di bawah naungan navigasi penerbangan, yakni untuk personel Air Traffic Control (ATC), Aeronautical Communication Officer (ACO), Aeronautical Information Services (AIS) atau personel penerangan informasi aeronauitika, teknik telekomunikasi, dan perancang prosedur penerbangan.

Dari lima personel itu, jumlah personel perancang prosedur penerbangan di Indonesia saat ini masih sangat sedikit. Jumlahnya belum sampai 20 orang, padahal personel yang bertugas membuat rancangan dan rute-rute penerbangan itu sangat dibutuhkan.

Menanggapi hal ini, Novie mengatakan bahwa AirNav sedang mendidik personel-personel tersebut. “Nantinya kami akan memiliki sekitar 40 personel perancang prosedur penerbangan itu. Secara bertahap kami didik mereka di luar negeri,” ungkapnya.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali

Ketiga, prosedur yang dirancang sedemikian rupa supaya penerbangan dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia nyaman, aman, bagus, dan teratur. Semua prosedur yang dibuat jangan sampai membikin kesulitan bagi penggunanya. Dengan demikian, SOP (Standard Operational Procedures) di navigasi penerbangan dan di bandara memberikan layanan yang menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pemantauan lalu lintas penerbangan demi menjamin keselamatan memang membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia yang andal. Satelit menjadi salah satu teknologi yang dibutuhkan itu. AirNav Indonesia memang sudah bekerja sama dengan Telkom untuk layanan satelit itu.

Pada 7 Agustus 2018, Telkom meluncurkan Satelit Merah Putih untuk menambah kapasitas transpondernya dan mengganti satelit Telkom 1. Satelit ini diluncurkan oleh Roket Falcon 9 dari Cape Canaveral Air Force Station, Orlando, Florida, Amerika Serikat. Pembangunannya melibatkan dua perusahaan AS, yakni SSL sebagai pabrikan pembuat satelit dan Space X sebagai perusahaan penyedia jasa peluncuran satelit. Pembuatannya membutuhkan waktu 2,5 tahun sampai selesai dan diorbitkan dengan investasi sekitar 166 juta dollar AS atau sekitar Rp2,4triliun.

Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait merupakan langkah yang efisien. Pendapatan AirNav yang sangat besar, apalagi mulai Juni 2018 sampai Januari 2019 secara bertahap jasa pelayannya dinaikkan sampai menjadi Rp7.000 per unit rute, masih akan dipergunakan untuk peningkatan kinerja pelayanannya,

Selanjutnya, Indonesia selayaknya menyampaikan pada dunia internasional, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan navigasi penerbangan. Dunia harus melihat, pelayan navigasi penerbangan di Indonesai sudah jauh lebih bagus.

“Kita harus meyakinkan negara-negara lain bahwa terbang di Indonesia itu selamat, aman, dan nyaman,” ucap Tevi.

Foto: Reni