Penerbangan ke Negara-negara ASEAN Masih Didominasi Maskapai Asing



Diskusi panel dan FGD untuk mencari peluang dan mengatasi tantangan industri penerbangan nasional dalam ASEAN SAM. Foto: Reni Rohmawati

Maskapai penerbangan nasional belum bisa menguasai pasar ASEAN setelah dibukanya ASEAN SAM (Single Aviation Market) dua-tiga tahun lalu. Baru 48 persen penumpang yang diterbangkan maskapai nasional, sedangkan sisanya, 52 persen, dilayani airline asing.

“Sebagai regulator penerbangan nasional, kami ingin angka itu dibalik. Maskapai kita jadi yang lebih besar karena potential market-nya mayoritas ada di Indonesia,” ujar Agus Santoso, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam acara diskusi panel dan FGD Peluang dan Tantangan Industri Penerbangan Indonesia di Era ASEAN SAM “The Seamless ASEAN Skies” di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Agus menambahkan, “Di forum ini, saya mendorong maskapai Indonesia menjadi ‘Raja di ASEAN’ sesuai porsi jumlah penumpang dan penduduk yang ada.”

Indonesia memang negara terbesar di Asia Tenggara, baik dalam jumlah penduduk yang 41 persennya, luas wilayah yang 43 persennya, Di samping itu, katanya, Indonesia mempunyai bonus demografi dengan banyak penduduk usia muda, yang merupakan pasar potensial untuk penerbangan.

“Bonus demografi ini meningkatkan penumpang penerbangan di Indonesia, yang tiap tahun naik antara 10-11 persen. Pertumbuhan ini melebihi rata-rata pertumbuhan penumpang di dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik pertumbuhan rata-rata 9 persen,” ungkap Agus.

Agar penumpang terus bertumbuh dibutuhkan infrastruktur dan industri penerbangan yang memiliki daya saing. Namun sampai sekarang pertumbuhan infrastruktur masih kalah dengan infrastruktur di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Begitu juga dengan daya saing maskapai penerbangan, khususnya dalam operasinya ke kawasan regional, apalagi internasional.

Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengatakan, salah satu yang melemahkan daya saing maskapai nasional adalah sejumlah perizinan dari pemerintah terkait pengadaan komponen dan suku cadang pesawat terbang. “Contoh kita akan impor ban retread. Kita harus mengurus dokumen lartas; larangan terbatas. Padahal itu gak mungkin gak terjadi karena di sini gak ada pabrik ban. Waktunya jadi lama,” ujarnya.

Edward menambahkan, untuk pergantian komponen dan suku cadang di negara lain, hanya butuh setengah jam, sementara di Indonesia harus menunggu berhari-hari. Hal inilah yang perlu dibenahi agar Indonesia bisa bersaing dalam ASEAN SAM. “Pemerintah perlu memperlakukan sama industri penerbangan dan industri turunan yang menjadi pendukungnya,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO AirAsia Indonesia Group Dendy Kurniawan menyambut positif kebijakan penerbangan regional untuk penerbangan terpadu di Asia Tenggara. Dari kebijakan tersebut terdapat potensi bisnis yang besar dari sektor pariwisata bisnis penerbangan. “Potensi terbesarnya adalah konektivitas setiap bandara akan semakin baik,” ujarnya.

Dendy mencontohkan, dengan adanya ASEAN SAM, penerbangan dari Kuala Lumpur bisa langsung ke Labuan Bajo. “Jangan dilihat sempit bahwa dengan berbondong-bondong Indonesia diserbu, kita dapat apa? Justru benefit yang dilihat dari pariwisata itu besar,” ungkapnya.
Dalam hal infrastruktur, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menggambarkan pembangunan bandara-bandara yang dikelolanya, termasuk Bandara Internasional Kulonprogo di Yogyakarta, yang akan secepatnya dituntaskan. “Dengan selesainya pembangunan bandara-bandara di bawah AP I, akan ada penambahan lebih dari 7 juta penumpang tahun ini,” tuturnya.

Menurut Agus, pemerintah terus mendorong untuk pengembangan bandara agar bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN. Pihaknya pun berupaya untuk memberi berbagai kemudahan di bidang perizinan dan mendirikan usaha. Dengan demikian, peluang usaha di industri penerbangan nasional, seperti maskapai penerbangan, fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat, juga perusahaan katering penerbangan dan ground handling, semakin terbuka lebar.

Be the first to comment

Leave a Reply