Penerbangan Delay? Ini Kompensasinya



Berdasar aturan pemerintah tidak semua delay berhak memperoleh kompensasi. Foto: PIXABAY

Penanganan masalah keterlambatan jadwal penerbangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 89 tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain menyebutkan dan mengatur tentang penyebab delay dan kompensasi atau ganti rugi yang harus diberikan maskapai penerbangan berjadwal kepada penumpangnya.

PM 89 Tahun 2015 menyebutkan, maskapai penerbangan tidak wajib untuk memberikan kompensasi atas semua sebab keterlambatan. Kompensasi hanya wajib diberikan akibat keterlambatan yang disebabkan oleh faktor manajemen maskapai seperti keterlambatan kru pesawat (pilot, copilot, dan awak kabin), keterlambatan jasa boga (catering), keterlambatan penanganan di darat, menunggu penumpang, atau ketidaksiapan pesawat.

Sementara keterlambatan yang disebabkan oleh faktor teknis operasional, baik di bandar udara asal maupun tujuan (penutupan bandara, terjadi antrean lepas landas atau kepadatan lalu lintas penerbangan, dan sebagainya), faktor cuaca (hujan lebat, badai, asap, dan sebagainya), serta faktor-faktor lain di luar faktor manajemen maskapai, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab maskapai. Berkaitan dengan hal ini, maskapai penerbangan wajib menginformasikannya kepada penumpang dengan bukti surat keterangan resmi dari instansi terkait.

Merujuk Pasal 3 PM 89 Tahun 2015, ada enam kategori keterlambatan dan kompensasi yang ditetapkan pemerintah. Berikut jenis kategori dan kompensasi atau ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan:

  1. Kategori 1, keterlambatan 30-60 menit, kompensasi berupa minuman ringan.
  2. Kategori 2, keterlambatan 61-120 menit, kompensasi berupa makanan dan minuman ringan (snack box).
  3. Kategori 3, keterlambatan 121-180 menit, kompensasi berupa minuman dan makanan berat.
  4. Kategori 4, keterlambatan 181-240 menit, kompensasi berupa makanan dan minuman ringan serta makanan berat.
  5. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp 300.000.
  6. Kategori 6, yaitu pembatalan penerbangan maka maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund).

Khusus keterlambatan kategori 2 sampai dengan 5, berdasar PM 89 Tahun 2015, maskapai dapat mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund). Pada kompensasi keterlambatan kategori 5 di mana calon penumpang mendapat ganti rugi sebesar Rp 300.000, pemberian ganti rugi dapat berupa uang tunai atau voucher yang dapat diuangkan atau melalui transfer rekening, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak keterlambatan dan pembatalan penerbangan terjadi.

Dalam memberikan kompensasi ganti rugi keterlambatan berupa pengembalian seluruh biaya tiket, maskapai penerbangan juga wajib mengikuti aturan yang tertera dalam Pasal 10 PM 89 Tahun 2015. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka pengembalian seluruh biaya tiket pesawat bisa dilakukan pula secara tunai pada saat penumpang melaporkan diri ke maskapai penerbangan. Namun jika pembelian dilakukan secara non tunai, maka ganti rugi dilakukan secara non tunai juga dengan tengat waktu maksimal 30 hari sejak tanggal keterlambatan.

Sementara itu bagi penumpang yang dialihkan ke penerbangan berikutnya atau maskapai penerbangan lain, maskapai penerbangan wajib membebaskan penumpang dari segala biaya yang timbul akibat pengalihan itu, termasuk ketika penumpang harus di-upgrade ke kelas penerbangan yang lebih tinggi. Sementara bila penumpang mengalami penurunan kelas penerbangan, maka maskapai penerbangan wajib mengembalikan selisih harga tiket.

Dalam hal keterlambatan lebih dari enam jam dan penumpang membutuhkan tempat penginapan, maka maskapai penerbangan wajib menyediakan akomodasi bagi penumpang.

Be the first to comment

Leave a Reply