Mengkaji Angkutan Daring lewat Contoh di Korsel




Dubes Indonesia untuk Korsel didampingi Dirjen Darat Budi Setyadi menjelaskan kondisi ASK di Korsel.

Peraturan yang mengatur operasional angkutan online masih terus dikaji ulang. Kali ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mencari angkutan daring (online) yang menguntungkan pengemudi (driver) dan pengguna jasa/penumpang”.

Usai FGD, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengkaji dan mempelajari sistem pengoperasian Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang ada di Korea Selatan (Korsel). Negara ini dinilai berhasil menerapkan kebijakan ASK.

“Indonesia perlu mengkaji penerapan ASK di Korea Selatan dan mengambil hal-hal positif agar bisa diterapkan di Indonesia,” ujar Menhub di sela-sela pertemuannya dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom, di Jakarta, Kamis (12/4).

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Korsel Umar Hadi bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi menggambarkan kondisi ASK di negara Ginseng tersebut. “Dubes kami undang untuk sharing tentang angkutan daring di Korea Selatan,” kata Budi.

Umar mengatakan, ada dua opsi untuk angkutan daring di Korsel, yakni solusi regulasi dan solusi teknologi. “Dari solusi regulasi, ASK adalah pelengkap. Bisa menggunakan kendaraan pribadi dan melayani komuter. Kemudian digandengkan dengan solusi teknologi yang menyediakan aplikasi gratis bagi taksi-taksi konvensional Sampai sekarang keseimbangan masih terjaga,” katanya.

Perusahaan aplikasi Kakao Co menyediakan aplikasi gratis bagi angkutan taksi, sementara ASK hanya boleh beroperasi pada jam-jam sibuk atau jam berangkat dan pulang bekerja. Untuk tarif, taksi dan ASK tidak terlalu jauh berbeda. Yang membedakanya adalah penggunaan aplikasi yang memudahkan konsumen.

Umar menyebutkan, 96 persen angkutan taksi sudah menggunakan aplikasi Kakao. Terhitung 18 juta pengguna sudah terdaftar dalam jasa daring tersebut dengan 1,5 juta panggilan setiap hari.

Berdasarkan kajian awal Kementerian Perhubungan, tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi peraturan, baik di Indonesia maupun di Korsel, dalam mengatur ASK. Namun aplikasi di Korsel diberikan gratis, sedangkan di Indonesia dengan sistem bagi hasil, yakni 20 persen untuk aplikator, 80 persen untuk pengemudi. Selanjutnya, pihak Kemenhub akan mengundang dan bertemu dengan pihak Kakao Co.