Layanan Misi Penerbangan MAF Bisa Tetap Dilanjutkan



Penerbangan MAF di Papua, Indonesia. Foto: MAF.ORG

Kementerian Perhubungan berharap tidak ada kekosongan layanan penerbangan yang selama ini dilayani MAF (Mission Aviation Fellowship). Hal ini dikemukakan seiring berakhirnya izin operasional untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya yang dimiliki maskapai penerbangan misi itu pada awal November 2017.

“Sesuai arahan Menteri Perhubungan, jangan sampai ada kekosongan layanan penerbangan itu. Apalagi sekarang ini menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya trafiknya padat,” ujar Sugihardjo, Sekjen Kemenhub di Jakarta, Selasa 28 November 2017.

MAF adalah pemegang izin kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dengan Nomor: SKEP/310/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999  dan pemegang Operating Certificate (OC) 91 nomor OC 91-004. Tahun lalu, MAF memperoleh izin operasional untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KP 59 Tahun 2016. Jangka waktunya satu tahun, yaitu dari 28 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2017. Izin ini kemudian diperpanjang enam bulan dari 8 Mei 2017 sampai 8 November 2017 berdasarkan KP 467 Tahun 2017.

Menurut Sugihardjo, dengan mengantongi OC 91 sebagai angkutan udara bukan niaga, MAF tak boleh melayani untuk kepentingan komersial. “Praktiknya campur, untuk sosial dan memungut biaya dari penumpang. Karena itu, MAF diberi kesempatan untuk menjadi angkutan udara niaga, dalam hal ini untuk mendapat AOC 135,” tuturnya.

Dua kali kesempatan, yaitu izin operasional untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya dalan waktu satu tahun dan enam bulan, rupanya tidak diproses MAF. Sampai akhirnya izin itu berakhir. “OC 91-nya tidak dicabut. Jadi kalau mau tetap melayani sosial tanpa memungut biaya boleh terus dilakukan. Memang terhadap situasi ini, masyarakat​ (menganggap) seolah-olah ada kekosongan layanan,” papar Sugihardjo.

Kegiatan MAF sesuai dengan Akta Yayasan MAF Indonesia Nomor 1 tanggal 4 Februari 2009, di antaranya menyediakan sarana angkutan udara berikut penerbang-penerbang dan teknisi-teknisinya untuk melayani daerah-daerah terpencil yang belum dijangkau dengan alat pengangkutan lain secara cuma-cuma. Sumber pendanaan yayasannya adalah sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, hibah atau hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman IndoAviation sewaktu terbang dengan MAF di Papua tahun 1999, untuk penumpang guru, siswa, atau yang sakit, khususnya masyarakat Papua, tidak dipungut biaya. Namun bagi pendatang yang memerlukan jasa penerbangannya, termasuk untuk wartawan, dipungut biaya. “Tiket” ditulis sendiri oleh pilot dengan harga tertentu. Waktu itu untuk rute Pyramid-Jayapura (Bandara Sentani) sekitar dua ratus ribu rupiah. Barangkali sekalian untuk donasi juga.

Mengenai hal itu, Sugihardjo menjelaskan, seiring dengan hasil audit ICAO saat ini, Kemenhub betul-betul harus memenuhi standar aturan demi keselamatan penerbangan. Skor audit ICAO dengan hasil yang memuaskan, yakni 81,15 persen, selayaknya diikuti dengan konsistensi implementasinya di lapangan.

Maka solusinya saat ini, ucap Sugihardjo, ada tiga alternatif. Pertama, tetap melaksanakan penerbangan untuk layanan sosial dengan donasi dari beberapa pihak. “Ini langkah yang paling cepat,” katanya. Kedua, mengajukan izin usaha menjadi Angkutan Udara Niaga atau menjadi komersial. Ketiga, jika beban usaha komersial itu terlalu berat, bisa menjadi angkutan perintis. Untuk perintis ini, Pemda setempat bisa mengajukan izin ke Kemenhub.

“Kalau besok Pemda bisa mengajukan izin, tanggal 1 Desember (2017) bisa beroperasi sebagai penerbangan perintis,” ungkap Sugihardjo, yang mengatakan pula bahwa siang itu, 28 November 2017,  pihaknya dan Ditjen Perhubungan Udara akan bertemu dengan pejabat dari Dinas Perhubungan dan Pemda Tarakan. Setelah dua bulan, pada Februari 2018, penerbangan perintis ini akan dievaluasi.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan, walaupun izin tidak dapat diperpanjang, MAF dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga yang dapat mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya. Saat ini pun bukan berarti MAF tidak dapat beroperasi lagi. MAF tetap dapat beroperasi sebagai angkutan udara bukan niaga tanpa memungut biaya sesuai izin kegiatan yang telah diberikan.

Memang berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga hanya mengangkut penumpang atau barang untuk menunjang kegiatan pokoknya dilarang memungut biaya. Menteri Perhubungan dapat memberikan izin untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang dan barang dengan memungut bayaran pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu dan bersifat sementara.

“Bersifat sementara itu adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama enam bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali pada rute yang sama,” ujar Agus.

Jika MAF beroperasi sesuai misinya, Agus menyarankan MAF dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ataupun instansi-instansi yang terkait dalam bentuk donasi, sumbangan, atau bantuan, untuk biaya operasionalnya tanpa harus memungut biaya dari penumpang. Dimungkinkan pula MAF melayani rute angkutan udara perintis, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diusulkan oleh Pemda.

Regulator akan melakukan evaluasi mengenai kesiapan fasilitas sarana dan prasarana pada rute-rute penerbangan di daerah terpencil yang telah dilayani MAF. Evaluasi itu terkait ketersediaan armada udara, fasilitas lapangan terbang, water base, bandara, dan fasilitas navigasi di pedalaman itu.

Tahun 2017, wilayah pelayanan penerbangan MAF pada saat memungut biaya adalah Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua. Seluruhnya diperkirakan ada 122 rute. Armada yang dioperasikannya 18 pesawat terbang, terdiri dari empat Cessna 208B, satu Cessna 208, tujuh Kodiak 100, satu Cessna 208 Amphibi, dua Cessna A185 Floatplane, dan tiga Cessna TU206. Pesawat-pesawat tersebut dioperasikan oleh 32 pilot yang didukung oleh para personel teknis dan manajemen.

Sebagai regulator, Sugihardjo dan Agus Santoso menyampaikan terima kasih atas operasional MAF yang telah turut berjasa dalam mengembangkan perekonomian daerah, terutama di Papua, Kalimantan, dan Aceh. MAF juga seringkali membantu Pemerintah, Pemda, dan tim SAR dalam melakukan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat di pedalaman.

“Kegiatan penerbangan itu telah diakui dunia sebagai salah satu kegiatan yang bisa memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional,” ujar Agus.

Be the first to comment

Leave a Reply