Kemenhub Bakal Bahas Usulan Pembebasan Pajak Pesawat



Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo (kanan) didampingi Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut (kiri) memberikan keterangan pers terkait kasus penundaaan penerbangan (delay) maskapai tersebut di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (23/2). Kemenhub memberikan dua sanksi kepada maskapai Lion Air yakni pembekuan sementara pengajuan izin rute baru serta pembekuan izin terbang bagi rute yang selama 21 hari tidak diterbangkan Lion Air misalnya rute Ujung Pandang-Jayapura. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/ama/15.

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah untuk membebaskan pajak sewa operasi (operating lease) pesawat karena memberatkan bagi maskapai penerbangan. INACA meyakini pembebasan pajak sewa operasi pesawat akan membuat maskapai penerbangan Indonesia bisa bersaing dengan baik di ASEAN Open Sky/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suprasetyo mengaku usulan dari INACA ini akan dibahas bersama dengan Kementerian Perekonomian. “Cuma jadwalnya itu sudah dua kali dibatalkan. Rencananya, kami akan membahas mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai untuk impor suku cadang pesawat. Kami masih menunggu undangan lagi dari Kemenko,” tuturnya.

Selain membawa usulan tentang pembebasan pajak sewa operasi pesawat, Kementerian Perhubungan juga membawa usulan INACA terkait dengan permintaan pembebasan bea masuk impor 300 suku cadang pesawat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Yang pasti, isu spare part pesawat akan diutamakan, karena di luar negeri itu PPN untuk spare part pesawat sudah dibebaskan pajaknya. Ke depannya, kami harap maskapai nasional bisa berkompetisi dalam menghadapi MEA 2015,” kata Suprasetyo.

Sebelumnya, Ketua Umum INACA Arif Wibowo meminta dukungan dari pemerintah agar maskapai penerbangan di Indonesia bisa bersaing di pasar bebas ASEAN. Beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan antara lain dengan membebaskan bea masuk impor 300 suku cadang pesawat dan membebaskan pajak sewa operasi pesawat. “Setelah pembebasan pajak pertambahan nilai untuk impor suku cadang pesawat, kami juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan khusus terkait pembelian pesawat dengan menggunakan skema operating lease,” tutur Arif.

Foto: Istimewa

Be the first to comment

Leave a Reply