Kemenhub Akan Ubah Sanksi Pembekuan Rute Penerbangan



Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  akan mengubah peraturan terkait sanksi pembekuan rute terhadap maskapai yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dimaksud antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Berdasar peraturan itu, maskapai penerbangan yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi antara lain pencabutan rute penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo, di Tangerang, Senin (6/2), mengatakan perubahan peraturan tersebut perlu dilakukan karena sanksi pembekuan rute berdampak kepada pelayanan masyarakat.

“Rencana kita akan deregulasi itu. Saya setuju yang disanksi adalah manajemennya bukan rutenya karena apabila rute diberi sanksi malah yang terdampak ke pelayanan masyarakat. Itu yang akan kita ubah,” katanya seperti dikutip AntaraNews.  Suprasetyo mengatakan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2016 akan dilakukan secepatnya tahun ini. Sanksi baru yang diusulkan antara lain  berupa sanksi kepada manajemen maskapai, bisa berupa penggantian direksi atau direktur yang bertanggung jawab atas insiden atau kecelakaan yang terjadi.

“Kita rekomendasikan diganti kalau kecelakaannya parah, kalau masih insiden ya manajemen di level pertama, mungkin chief pilot-nya bisa saja,” kata Suprasetyo. Saat ini berdasar PM 56 itu, sanksi yang diberlakukan masih berupa pencabutan rute sementara hingga seluruh rencana aksi perbaikan (corrective action plan) dipenuhi. Rute sementara dibekukan untuk yang terjadi insiden, nanti (izin rute) akan diberikan lagi setelah corrective action plan atau rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dipenuhi.

 

Foto: Joe Roland S. Bokau

Be the first to comment

Leave a Reply