Meratifikasi Konvensi Montreal, Penumpang dapat 2 Milyar



Foto: Garuda Indonesia

Kabar baik bagi warga negara Indonesia pengguna jasa penerbangan rute internasional. Per akhir 2016 lalu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air ) yang berisi tentang aturan-aturan tertentu tentang angkutan udara internasional. Perihal ratifikasi itu,  Presiden RI Joko Widodo telah mengundangkannya dalam Peraturan Presiden no. 95 tahun 2016.

Dengan diratifikasinya Konvensi Montreal  itu, Indonesia memiliki hak yang sama dengan 122 negara lain yang telah meratifikasi konvensi itu terlebih dahulu. Hak-hak itu antara lain berupa kompensasi yang sama bagi penumpang pesawat berkewarganegaraan Indonesia yang meninggal atau cidera akibat kecelakaan penerbangan pada rute internasional. Selain itu, dengan meratifikasi Konvensi Montreal, Indonesia juga memperoleh kemudahan dalam penjaminan pengiriman kargo udara dan penggunaan dokumen elektronik yang menyertainya.

Secara keseluruhan, ratifikasi Konvensi Montreal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh hasil yang positif bagi warga negara Indonesia dan usaha bisnis yang menggunakan jasa penerbangan rute internasional.

Konvensi Montreal 1999 merupakan amandemen Konvensi Warsawa 1929 yang telah ditetapkan oleh International Civil Association Organization (ICAO), pada saat diadakanya International Conference on Air Law tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada. Konvensi ini mengatur mengenai rezim hukum tanggung jawab pengangkut yang berlaku secara internasional bagi pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo yang diangkut dengan menggunakan penerbangan internasional, apabila terjadi cidera, kerugian atau kerusakan pada saat pengangkutan penumpang, bagasi atau kargo.

Konvensi Montreal 1999 juga menawarkan penyederhanaan tanggung jawab bagi kargo udara dan memfasilitasi penggunaan dokumen-dokumen kargo secara elektronik. Ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Montreal 1999 juga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa angkutan udara internasional yang telah dirugikan untuk melakukan gugatan di tempat mereka tinggal/berdomisili.

Adapun nilai terbaru tanggung jawab pengangkut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Konvensi Montreal 1999 adalah:

  1. Jumlah kompensasi bagi penumpang yang meninggal atau menderita akibat kecelakaan pesawat udara sampai dengan 113.100 Special Drawing Rights (SDR) (Pasal 21 ayat (1))
  2. Jika penumpang ingin mengajukan klaim melebihi batas 113.100 SDR tersebut, berlaku asas tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) dan maskapai penerbangan harus membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang disengaja di pihaknya (Pasal 21 ayat (2))
  3. Dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pesawat udara, maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi maksimum 4.694 SDR (Pasal 22 ayat (1))
  4. Untuk kehilangan, kerusakan, ataupun musnahnya barang bawaan dan bagasi, tanggung jawab pengangkut udara dibatasi sampai dengan maksimum 1.131 SDR (Pasal 22 ayat (2))
  5. Untuk pengiriman kargo, pada kerusakan, kehilangan, keterlambatan, atau musnahnya kargo, pengirim berhak atas ganti rugi maksimum 19 SDR per kilogram (Pasal 22 ayat (3))

Berdasarkan dara IMF per tanggan 24 Januari 2017, 1 SDR setara dengan  1,35 USD. Artinya, dengan kurs Dollar AS terhadap Rupiah saat ini yang sekitar 13.000, warga negara Indonesia pengguna jasa penerbangan yang meninggal atau menderita akibat kecelakaan pesawat terbang rute internasional akan memperoleh ganti rugi hingga sekitar Rp 2 Miliar. Lebih menarik lagi, berdasar pasal 21 ayat 2 Konvensi Montreal, klaim ganti rugi lebih tinggi (tak terbatas) bisa saja diajukan oleh penumpang atau ahli warisnya.

 

Foto: Garuda Indonesia

Be the first to comment

Leave a Reply