Ditjen Perhubungan Udara Akan Kaji Ulang Peraturan



Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubunngan Udara akan menerapkan sanksi administratif kepada maskapai penerbangan yang melanggar. Selama ini, sanksi yang diterapkan yaitu berupa sanksi pembekuan rute penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI, Suprasetyo mengatakan, akan melakukan kajian kembali sejumlah peraturan yang menghambat untuk melakukan usaha penerbangan atau merugikan masyarakat, di antaranya sanksi pembekuan rute penerbangan yang mengalami insiden atau kecelakaan.

“Contohnya, sanksi terhadap pembekuan rute pesawat yang mengalami incident dan accident. Sebenarnya yang disanksi adalah operatornya atau yang langsung bertanggung jawab, berbuat atau yang melanggar SOP. Tapi dampaknya itu masyarakat ternyata yang merasakan, sehingga kita review kembali, mudah-mudahan dalam waktu dekat aturan itu sudah ada perubahan,” ujar Suprasetyo dalam acara Coffee Morning di Gedung Serbaguna PT Angkasa Pura I, Jakarta pada Kamis (9/1) pagi.

Suprasetyo juga menambahkan, pihaknya akan mengkaji kembali peraturan tersebut. “Kita alihkan sanksinya itu kepada yang bertanggungjawab, yang salah,” ujarnya. “Contohnya, SDM atau human error. Ini yang salah siapa, itu yang disanksi. Kalau rute tidak salah,” tambahnya. Suprasetyo juga menyebutkan akan memberikan rekomendasi penggantian chief pilot, ataupun yang bertanggungjawab terhadap safety kepada manajemen maskapai.

“Mungkin tidak langsung penggantian, akan diberikan teguran pertama dan teguran kedua,” ujarnya. Hingga saat ini, sanksi administatif kepada maskapai penerbangan diatur melalui Peraturan Menteri (PM) No. 159 Tahun 2015.

Foto: Fikri Izzudin Noor / IndoAviation.co.id

Be the first to comment

Leave a Reply