Angkutan Kargo Jembatan Udara Segera Direalisasikan



Menteri Perhubungan dalam diskusi tentang Jembatan Udara. Foto: BKIP.

Dicanangkan sejak awal tahun lalu, program jembatan udara dari Kementerian Perhubungan segera direalisasikan. Belum terealisasinya jembatan udara sampai saat ini karena ada beberapa peraturan yang masih belum dikeluarkan Pemerintah.

Program jembatan udara itu ada dua. Pertama, angkutan udara perintis kargo yang melayani penerbangan dari kabupaten ke wilayah distrik menggunakan pesawat udara yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi bandara. Kedua, subsidi angkutan udara khusus kargo yang melayani penerbangan dari ibukota kabupaten ke ibukota kabupaten lainnya menggunakan pesawat sekelas Boeing 737 Freighter.

“Jembatan udara merupakan satu inisiatif yang baru kita lakukan tahun ini. Komitmen ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi disparitas harga, khususnya di Papua,” ucap Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, yang menjadi pembicara utama pada acara ngobrolTempo Forum Pehubungan bertema “Efektivitas Program Jembatan Udara dalam Mengurangi Disparitas Harga di Wilayah Indonesia Timur” di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Menurut Menhub, disparitas harga sebenarnya terjadi di beberapa wilayah Indonesia, tapi yang paling signifikan terjadi di daerah pinggiran, terpencil, dan batas-batas negara, yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara. Di Papua yang menjadi proyek percontohan dilaksanakan dari Timika, Dekai, dan Wamena.

Ditambahkannya bahwa sampai saat ini jembatan udara masih dalam tahap distribusi logistik ke tempat-tempat yang seharusnya. Barang-barang datang dari wilayah barat ke timur, tapi dari timur belum bisa mengisinya untuk ke barat.

“Saya berharap dalam diskusi ini akan diperoleh solusi dan mendorong para pengusaha mau mengisi barang-barang itu. Ini pekerjaan rumah yang besar. Untuk selanjutnya butuh kolaborasi dengan Pemda karena banyak masalah sosial di sana. Bagaimana kreasi daerah untuk mengembangkan produksi di sana,” tutur Menhub. Jembatan udara nantinya terintegritas dengan beberapa lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan program tol laut yang sedang dijalankan pemerintah.

Salah seorang pembicara, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, Sihard Hajopan Pohan mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai program perdagangan masyarakat setempat. Namun hasilnya belum memuaskan. “Kita juga mendorong pengusaha untuk membawa barang-barang dari sana lewat program tol laut,” ujarnya.

Pakar ekonomi Faisal Basri mempertanyakan, “Apa artinya yang dilakukan itu sepanjang masyarakat Papua tidak berubah?” Maka, kata dia, pembangunan masyarakat Papua yang holistik yang seharusnya dilakukan. Namun ia juga tidak menyalahkan apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan dengan program jembatan udara tersebut.

Di sisi lain, Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal INACA (asosiasi perusahaan penerbangan nasional) Bayu Sutanto mengatakan, program jembatan udara itu memerlukan pengelolaan proyek yang terintegrasi. “Tak cukup hanya Kemhub karena persoalannya kompleks. Sekarang ini, pemerintah jalan sendiri-sendiri untuk mengembangkan Papua itu,” ujarnya.

Menurut Bayu, angkutan kargo di Papua saat ini sudah berjalan dan dilakukan oleh swasta. “Pertimbangannya tentu bisnis, bukan affirmative action,” ucapnya. Maka tak heran jika disparitas harga terjadi.

Program jembatan udara memang sudah disiapkan Ditjen Perhubungan Udara untuk dilaksanakan tahun ini. Tiga bandara di Timika, Wamena, dan Dekai disiapkan sebagai hub jembatan udara. Di samping itu, terdapat 12 destinasi untuk angkutan udara perintis kargo, yang diharapkan dapat mendukung penurunan harga komoditas, seperti sembako, bahan bakar, material bangunan, dan obat-obatan, di daerah pedalaman.

Tahun ini, untuk angkutan udara perintis kargo, rute yang dilaksanakan adalah dari hub Timika menuju Beoga, Ilaga, Kenyam, dan Sinak. Sementata dari hub Wamena ke Mugi, Mapendumas, Enggolok, dan Mamit, sedangkan dari hub Dekai menuju Silimo, Korupun, Anggruk, dan Ubahak.

Untuk subsidi angkutan udara kargo tahap awal tahun ini baru dilakukan bagi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Timika dengan satu rute penerbangan Timika-Wamena. Rute ini menggunakan pesawat jet Boeing 737 Freighter. Beda dengan pesawat yang digunakan untuk angkutan udara perintis kargo, yang berupa pesawat propeller, seperti Twin Otter, Cessna Caravan, atau Pilatus Porter.

“Untuk pelaksananya akan dilelang. Aturan-aturan dan SOP sudah selesai kami buat. Saat ini kami sedang menunggu aturan dari Kementerian Perdagangan tentang jenis barang apa saja yang bisa diangkut untuk program jembatan udara itu,” papar Ubaedillah, Kasudit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara. Anggarannya yang sudah disediakan tahun ini sekitar Rp41miliar.

Tahun 2018, program jembatan udara akan dilaksanakan bukan hanya di Papua, tapi juga di Sulawesi dan Kalimantan. “Destinasi dan rutenya juga bertambah. Dari hub Dekai yang sekarang empat menjadi 18 rute dan hub Timika dari empat menjadi 13 rute. Ditambah 10 rute di Sulawesi dan Kalimantan,” ungkap Ubaedillah.

Ubaedillah menegaskan, pelaksanaan program jembatan udara bisa segera terealisasi. “Proses pelelangan untuk pelaksananya sedang berlangsung dan aturan Kemdag menunggu keluar dari Kementerian Hukum dan Ham,” katanya. Apalagi berakhirnya tahun ini tinggal 2,5 bulan lagi.

Be the first to comment

Leave a Reply