33 Pramugari Gugat Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia



Sebanyak 33 orang pramugari merasa dicampakkan oleh Garuda Indonesia. Mereka pun akhirnya menggugat perusahaan penerbangan nasional Indonesia itu di Pengadilan Hubungan Industrial,  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu didasari oleh rasa kekecewaan karena Direktur Utama Garuda Indonesia (yang sebelumnya) Emirsyah Satar membuat surat keputusan bahwa pramugari Garuda Indonesia pensiun di usia 46 tahun.

“PT Garuda Indonesia telah mengingkari jasa-jasa kami. Garuda Indonesia meraih predikat The World’s Best Cabin Crew atau Awak Kabin Terbaik dalam dua tahun terakhir versi The Skytrax. Itu semua tidak terlepas dari kerja keras kami juga. Namun pihak PT Garuda mencampakkan kami,” ungkap Sri Yanelvia Dewi, salah seorang pramugari yang melakukan gugatan, seperti yang dilansir BeritaSatu, Selasa (23/11/2015).

Sri Yanelvia Dewi adalah salah seorang pramugari maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang terpaksa pensin di usia 46 tahun sesuai dengan surat keputusan yang dibuat oleh Emirsyah Satar. Padahal, surat keputusan itu bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2014 dan PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2014-2016, yang menyatakan baik pramugari maupun pramugara pensiun pada usia 56 tahun.

Sidang gugatan yang dilakukan 33 pramugari Garuda Indonesia ini (penggugat) telah berlangsung beberapa kali di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pada Senin (23/11/2015) yang dipimpin oleh hakim Jan Manoppo SH beragendakan para penggugat melalui kuasa hukum mereka Budi Santo SH menyampaikan replik (red-tanggapan) atas eksepsi (red-jawaban) tergugat (pihak PT Garuda Indonesia).

Budi mengatakan, hubungan hukum atau hubungan kerja antara para penggugat yang bekerja sebagai pramugari di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan tergugat diatur dalam PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pendaftaran PKB.

Selain itu, juga diikat dalam PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2014 – 2016, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga tanggal 23 September 2014 tentang Pendaftaran PKB, yang hingga saat ini masih berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum, landasan hukum maupun panduan, pedoman kerja bagi tergugat dan para penggugat yang belum pernah dicabut atau direvisi atau dibatalkan.

Ia mengatakan, sekitar Januari 2004, tergugat melalui unit kerja operation cabin yang membawahi para awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengedarkan atau membagi-bagikan Form Pengajuan Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun berlogokan/gambar Garuda Indonesia dengan isi dan formatnya sudah ditulis dengan rapi, yang dibagikan di lapangan pada saat para awak kabin wanita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menjalankan tugas terbang atau telah selesai tugas terbang, sehingga penggugat dikondisikan tinggal tandatangan saja.

Sementara terhadap awak kabin pria PT Garuda Indonesia Tbk hingga saat ini sama sekali tidak diberikan Form Pengajuan Permohonan Perubahan Pensiun Normal sebagaimana telah diberikan kepada para penggugat, sehingga nampak adanya diskriminasi dari tergugat memperlakukan para penggugat di dalam bekerja. Dengan tindakan tergugat yang memberikan dan membagikan form pengajuan perubahan usia pensiun normal sebagaimana tersebut dia atas merupakan tindakan diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang sifatnya memaksa dan memanfaatkan keadaan atau waktu serta tempat yang tidak tepat.

Tindakan diskriminasi yang dilakukan tergugat, kata dia, melanggar ketentuan UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 5 UU tersebut berbunyi,”Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Pasal 6 berbunyi,”Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakukan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha,” ujar dia, sembari mengatakan bahwa penggungat meminta majelis hakim agar memutuskan, pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersalah dan para penggugat harus dipekerjakan kembali sampai usia 56 tahun.

Salah satu kuasa hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang hadir dalam persidangan tersebut, Senin (23/11/2015), Irfansyah Siregar SH, tidak bersedia memberikan komentar ketika ditanya. Namun, dalam surat eksepsinya pada persidangan sebelumnya, Irfansyah Siregar SH mengatakan, tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil penggugat. Tergugat tidak melakukan diskriminasi kepada para tergugat sehubungan dengan usia pensiun 46 tahun. Menurut tergugat, pilihan untuk pensiun pada usia 46 tahun adalah atas inisiatif dan keputusan para penggugat sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan dalam bentuk apa pun dari tergugat.

Foto: Joe Roland S. Bokau/PhotoV2.com for Indo-Aviation.com

1 Comment

  1. Suka suka hati pemimpin sekarang mempensiunkan org ngak pake hati dan pengertian. Katanya etos kerja mesti enlightning kok ber ubah menjadi commanding . mau nge revolusi mental yaa.

Leave a Reply