13 Sekolah Penerbangan Dirikan Perkumpulan Demi Kebersamaan



Diskusi masa depan sekolah penerbangan Indonesia di Jakarta. Foto: Reni Rohmawati.

Ada peraturan dan kebijakan pemerintah berikut implementasinya di bidang penerbangan yang cenderung mempersulit institusi pendidikan penerbangan Indonesia untuk tumbuh dan mempertahankan kualitasnya. Bahkan perubahan dan penerbitan regulasi baru itu berdampak pada kelangsungan beroperasinya institusi pendidikan penerbangan.

Demikian diungkapkan para pendiri dan pengelola institusi atau sekolah penerbangan swasta di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesian (PIP2I) atau Indonesian Association of Aviation Education Institution. Perkumpulan ini didirikan oleh 13 institusi pendidikan penerbangan swasta di Jakarta pada 13 September 2017.

“Perkumpulan ini bukan hanya untuk institusi pendidikan penerbang yang bernaung dalam CASR 141, tapi juga 142 untuk pendidikan penerbangan lainnya, bahkan nanti yang 147 untuk pendidikan teknisi,” ujar Karin Item, Ketua PIP2I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

500 Pilot Muda Pertanyakan Transparansi Kebutuhan Penerbang di Indonesia

Menurut Anggota Dewan Pengawas PIP2I Capt Imron F Siregar, perkumpulan didirikan demi kebersamaan melihat kondisi di dunia penerbangan nasional yang terjadi akhir-akhir ini. “Berkembang kabar tentang surplus pilot baru. Padahal situasi ini temporer sebagai dampak airline belum bisa menyerap mereka secara optimum. Namun dampak negatifnya pada institusi pendidikan pilot,” ucapnya.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Anggota Dewan Pengawas PIP2I lainnya, Capt Rudolf A Rooroh. “Pemerintah membuat aturan-aturan yang menghambat industri ini untuk tumbuh. Kenapa sekolah pilot harus dimatikan?” ucapnya.

Aturan yang menghambat itu adalah penetapan PM Nomor 64 Tahun 2017 pada 4 Agustus 2017, yang merupakan perubahan ketiga dari PM Nomor KM57 Tahun 2010 tentang CASR part 141. Aturan itu, antara lain, memuat penentuan persyaratan kepemilikan, bukan lagi sewa, minimal lima pesawat latih dengan satu di antaranya adalah pesawat bermesin ganda. Dalam enam bulan atau awal Februari 2018, aturan itu harus dipenuhi dan diperkirakan ada sejumlah institusi tak akan bisa memenuhinya.

Maka PIP2I pun dibentuk dengan visi untuk melindungi kepentingan institusi dalan upaya mengujudkan pendidikab sumber daya manusia penerbangan yang berkualitas. “Kami ingin bermitra dengan Pemerintah; membantu untuk memberikan gambaran sebenarnya tentang institusi pendidikan penerbangan di lapangan. Kami ingin memberikan masukan dab mengritisi pembuat kebijakan mengenai kegiatan penerbangan bagi kemajuan industri penerbangan Indonesia secara menyeluruh,” papar Capt Deddy Suparli, Wakil Ketua PIP2I.

Selain 13 institusi pendidikan penerbangan itu: Deraya Flying School, Aero Flyer Institute, Alfa Flying School, Bali Widya Dirgantara (BIFA), Nusa Flying International, National Aviation Management (NAM), Proflight Indonesia, Aviasi Solusi Prima (Flybest), Genesa Dirgantara, Mitra Aviasi Perkasa, Dirgantara Aviation Engineering, Aviaterra Dinamika, dan Global Aviation, ada lima institusi swasta dan dua institusi milik Kementerian Perhubungan yang belum bergabung. Institusi swasta: Merpati Pilot School, Lombok International Flight Institute, Bandung Pilot Academy, Angkasa Aviation Academy, Trans Asia Pacific Aviation Training. Sementara itu, dua institusi negeri yang sudah jadi Badan Layanan Umun (BLU): STPI Curug dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi.

“Kami akan mengajak institusi lain untuk menjadi anggota, termasuk institusi milik Pemerintah,” ujar Karin, seraya mengatakan bahwa aktivitas pertama yang akan dilakukan PIP2I adalah working group untuk membahas persoalan dan permasalahan yang terjadi saat ini.

Be the first to comment

Leave a Reply