​Tinjau Ulang Regulasi Terkait Institusi Pendidikan Penerbangan



Pesawat latih di sebuah sekolah penerbangan. Foto: Reni Rohmawati.

Sejumlah regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator memberatkan institusi pendidikan penerbangan, khususnya sekolah pilot, swasta. Karena itu, Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) meminta regulator, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, untuk meninjau ulang bahkan tidak lagi memberlakukan regulasi tersebut.

Demikian salah satu kesimpulan dari hasil Diskusi Pendidikan Penerbang “Mencapai Visi Sumber Daya Penerbangan Indonesia yang Kompetitif secara Global” di Jakarta, Rabu (29/11/2017) sore. “Diskusi ini merupakan dialog membahas pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan sekolah penerbangan swasta,” kata Karin Item, Ketua PIP2I.

Setelah terungkap adanya surplus pilot ab initio karena belum diterima bekerja di maskapai penerbangan, regulator atau pemerintah mengeluarkan aturan-aturan, yang menurut PIP2I, berlebihan, membatasi, dan membebani operasional sekolah pilot. Pernyataan-pernyataan para pejabat pun berkesan mendiskeditkan bahkan pernah tercetus akan membubarkan sekolah pilot swasta. Hal inilah yang memicu para pengelola sekolah pilot membentuk PIP2I sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Forum diskusi pun diadakan untuk menyuarakan aspirasi itu. Hadir dalam diskusi tersebut, selain 13 anggota PIP2I termasuk siswa-siswa pilot, juga wakil dari Kantor Staf Presiden, Komite Pengawas Persaingan Usaha, Ombudsman RI, Kementerian Perhubungan yang diwakili Kepala STPI, INACA, Ikatan Pilot Indonesia, dan AirNav Indonesia.

Kesimpulan lain yang diungkapkan Anggota Ombudsman RI Alvin Lie yang menjadi moderator diskusi tersebut adalah agar kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub lebih memperhatikan standar best practice yang berlaku di dunia penerbangan internasional, terutama untuk pendidikan penerbangan. “Tentang kepemilikan lima pesawat, satu di antaranya pesawat bermesin ganda, misalnya. Tidak ada aturan seperti ini dalam regulasi ICAO,” kata Capt Imron Siregar, Anggota Dewan Penasehat PIP2I.

PIP2I juga berharap agar kebijakan-kebijakan itu dapat memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di industri penerbangan. “Pendidikan penerbangan kan merupakan bagian dari rantai industri aviasi. Harapannya, pemerintah menaruh perhatian dan memberikan dukungan lebih besar bagi potensi aktivitas general aviation, termasuk di dalamnya pendidikan penerbangan,” tutur Karin.

Pernyataan regulator agar sekolah pilot melakukan merger, dinilai Karin sebagai turut campur dalam ranah bisnis, tak ada kaitannya dengan safety. “Sebaiknya pemerintah jangan masuk ke aspek bisnis dan tidak memberlakukan regulasi-regulasi yang berlebih, seperti dalam hal jumlah minimum armada dan status kepemilikan pesawat, juga jenis pesawat bermesin ganda,” ungkap Karin. Karena aturan tersebut, ada beberapa sekolah swasta yang sertifikat operasinya terhambat, padahal ada siswa yang masih belum selesai pendidikan.

Capt Imron menambahkan, merger itu beda dengan kerja sama. “Kalaupun siswa pilot harus punya jam terbang dengan pesawat multi engine, yang hanya 10-15jam, kita bisa bekerja sama. Apalagi kita sudah punya perkumpulan PIP2I ini,” paparnya. Begitu juga dengan jumlah pesawat latih. Kalau hanya akan mendidik di bawah sepuluh siswa pilot, lima pesawat dianggap berlebihan.

Karin mempertanyakan tentang seberapa besar peran swasta diakomodasi pemerintah. Staf Ahli Madya Deputi IV Kantor Staf Presiden, Roysepta Abimanyu menjawab bahwa peran swasta harusnya besar, tapi memang masih banyak keluhan tentang ini. “Perbanyak dialog dan bergerak dari evidence,” katanya.

Dipertanyakan pula, apakah ada pernyataan dari pihak kepresidenantar untuk membubarkan sekolah pilot swasta? “Ada miss communication di sini. Memang ada kebijakan untuk optimalisasi dan arahan Presiden adalah agar semua sektor maju,” ujar Roy.

Di sisi lain terkait surplus pilot ab initio, diperlukan transparansi data kebutuhan pilot di Indonesia. Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menyebut adanya sejumlah pilot yang belum bekerja di maskapai penerbangan itu bukan krisis. “Seharusnya pemerintah tidak panik karena surplus pilot, biarkan sesuai mekanisme pasar,” katanya.

Walaupun ada perlambatan dibandingkan lima tahun lalu, pilot-pilot itu akan terserap pasar. “Data dari tahun 2014, setiap tahun ada 1.200, 1.100,990, dan 890 lulusan pilot baru. Harusnya kalau tak terserap pasar, sekarang ada lebih dari 3.000 pilot yang menganggur, tapi kan tidak,” ungkap Gerry.

Karin pun mengingatkan bahwa hasil pendidikan itu jangan dilihat sekarang, tapi untuk masa depan. Sekarang, katanya, produksi sekolah pilot swasta turun sampai di bawah 50 persen dari produksi sebelumnya, yang bisa optimum 800 pilot per tahun. STPI Curug pun sejak tahun 2015 belum lagi menerima siswa pilot, padahal ada rencana mendatangkan 51 pesawat latih. Apapun itu, Karin optimis, tahun 2018 minat dirgantara anak-anak muda, khususnya untuk sekolah pilot, akan naik lagi.

Be the first to comment

Leave a Reply