​Indonesia Punya Tugas untuk Bantu Penerbangan Sipil Negara Lain



Seluruh penyelenggara industri penerbangan nasional, termasuk maskapai yang beroperasi di T1 Bandara Soekarno-Hatts ini, bisa bekerja sama. Foto: Reni Rohmawati

Indonesia mempunyai tugas tambahan untuk membantu negara-negara lain di dunia yang penerbangan sipilnya belum maju. Hal ini dilakukan terkait capaian Indonesia masuk jajaran elite penerbangan dunia.

“Kita akan menggalang kerja sama Internasional untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan,” kata Agus Santoso, Dirjen Perhubungan Udara, pada Hari Penerbangan Sipil Internasional 7 Desember 2017 di Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Konvensi Chicago 1944 sebagai cikal bakal Penerbangan Sipil Internasional. Dalam agenda tahun 2030, penerbangan sipil internasional akan lebih maju dan berkembang lagi, sehingga dapat berperan besar dalam membawa kemakmuran dan perdamaian dunia.

Tahun ini, Indonesia memang mencapai prestasi dunia dengan hasil memuaskan dalam On Site Visit ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM) pada audit keselamatan penerbangan Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) 10-18 Oktober 2017. Nilai efektivitas implementasi pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia mencapai angka tinggi, yakni 81,15 persen. Nilai ini jauh di atas rata-rata dunia yang berada di tataran 64,7 persen dan persyaratan 60 persen passing grade Global Aviation Safety Plan (GASP)

Pada Hari Penerbangan Sipil Internasional itu diingatkan kembali fungsi penting penerbangan sipil untuk keselamatan dan perkembangan sosial ekonomi (safety and prosperity) suatu bangsa. “Secara global, berkembangnya penerbangan sipil di suatu daerah atau negara akan meningkatkan kesadaran sosial dan kondisi perekonomian di suatu daerah dan bangsa tersebut,” ujar Agus.

Penetapan Hari Penerbangan Sipil Internasional pada 7 Desember mengacu pada keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1996, atas inisiatif ICAO. ICAO sendiri menetapkan Hari Penerbangan Sipil Internasional sejak tahun 1994, bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya organisasi tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai otoritas tertinggi penerbangan sipil di Indonesia bertugas membuat dan menyelaraskan aturan-aturan terkait keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, baik nasional maupun Internasional. Di samping itu iuga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan.

Terkait hal tersebut, kata Agus, pihaknya akan selalu bekerja sama dengan para penyelenggara penerbangan (stakeholder) nasional. Ada pengelola bandara, pengelola navigasi penerbangan, maskapai penerbangan, manufaktur pesawat terbang, ground handling, pemerintah daerah, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) juga KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Selain itu juga bekerja sama dengan otoritas negara lain, serta lembaga dan organisasi penerbangan sipil Internasional.

“Ini sesuai dengan tema Hari Penerbangan Sipil Internasional periode 2015-2018, yaitu ‘Working Together to Ensure No Country is Left Behind’. Kita akan selalu bekerja sama saling menguntungkan dengan dunia penerbangan sipil internasional,” tutur Agus.

Be the first to comment

Leave a Reply