SEO Trial

Lion Air tunjuk Muhammad Rusli sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik perusahaan. Hal ini sesuai dengan arahan dan keputusan yang disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang meminta Lion Air merumahkan dan memberhentikan Muhammad Asif sebagai Direktur Teknik Lion Air.

“Keputusan ini berlaku efektif per tanggal 31 Oktober 2018 hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, Rabu (31/10/2018).

Insiden jatuhnya pesawat Lion Air dengan registrasi PK-LQP di perairan Tanjung Karawang menjadi dasar dicetuskannya permintaan membebastugaskan tersebut oleh Menhub. Pembebastugasan merupakan bentuk sanksi terhadap maskapai atas peristiwa yang menimbulkan ratusan korban jiwa.

Sebelumnya Budi menjelaskan, penghentian itu merupakan salah satu wewenang Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Selain itu, Budi menyebut, pihaknya juga akan mengintensifkan pemeriksaan lapangan (ramp check), khususnya Lion agar kejadian serupa tak terulang.

“Alasannya murni karena kecelakaan kemarin. Kami memiliki wewenang untuk itu (memecat),” tegas Budi.

Sementara sanksi terhadap Lion Air sebagai perusahaan, Budi menyatakan hal tersebut masih akan menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Sanksi yang secara korporasi akan kita berikan setelah ada KNKT,” tutup Budi.

Menyusul insiden jatuhnya pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-610 di perairan Tanjung Karawang, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan telah meminta Lion Air untuk membebastugaskan direktur teknik perusahaan Muhammad Asif serta teknisi penerbangan JT-610.

Pembebastugasan merupakan bentuk sanksi terhadap maskapai atas peristiwa yang menimbulkan ratusan korban jiwa. Pembebastugasan tersebut diberlakukan mulai hari ini (Rabu, 31/10/2018).

“Hari ini kita akan membebastugaskan Direktur Teknik Lion. Kita bebastugaskan supaya diganti dengan orang yang lain, juga perangkat-perangkat teknik yang waktu itu merekomendasi penerbangan itu,” kata Budi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Dijelaskannya, penghentian itu merupakan salah satu wewenang Kementerian Perhubungan. Selain itu, Budi menyebut, pihaknya juga akan mengintensifkan pemeriksaan lapangan (ramp check), khususnya Lion agar kejadian serupa tak terulang.

“Alasannya murni karena kecelakaan kemarin. Kami memiliki wewenang untuk itu (memecat),” tegasnya.

Sementara sanksi terhadap Lion Air sebagai perusahaan, Budi menyatakan hal tersebut masih akan menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Sanksi yang secara korporasi akan kita berikan setelah ada KNKT,” tambahnya.

Sebelumnya, pendiri dan CEO Lion Air Grup, Rusdi Kirana mengaku pihaknya siap menerima sanksi bila terbukti bersalah dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada Senin (29/10/2018) pagi.

“Kita bersedia diaudit kita bersedia diinspeksi. Kita tidak keberatan Kalau memang ada hasil temuan yang menurut itu kita salah kita nggak keberatan ada pinalti,” ungkap Rusdi di Crisis Center Lion Air, Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Lion Air memastikan akan mendukung proses pemeriksaan yang akan dilakukan. “Kalau hasil audit kita salah silahkan pinaltinya apa. Tapi harus mengacu pada peraturan dan Undang-Undang, tidak bisa berdasarkan emosi,” jelasnya.

Menurutnya, masih terlalu awal bicara siapa yang salah.

“Sampai kita ketemu black box-nya. Baru kita tahu apa penyebabnya. Penyebabnya apakah pesawat, apakah pilot, apakah udara, apakah pihak ketiga atau sumbangsih siapa. Terlalu awal. Kita harus tunggu dulu. Yang pasti bagaimana keluarga korban kita urus dengan baik,” tutup Rusdi.

Tragedi jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP bernomor penerbangan JT610 di utara laut Jawa pada Senin (29/10/2018) pagi menjadi catatan baru keselamatan penerbangan nasional. Dari kejadian itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap hal tersebut tak berdampak terhadap larangan terbang Indonesia ke luar negeri.

“Kita berharap tidak berdampak (pada larangan terbang). Tapi seperti apa ke depan, kita serahkan kepada evaluator (ICAO) tersebut. Dari ICAO maupun FAA belum ada atensi, nanti kami akan report (ke mereka),” ungkap Budi kepada Indoaviation saat ditemui di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2018).

Dikatakan Budi, pemerintah masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangani kejadian tersebut. ia pun berharap pesawat B737 MAX 8 Lion Air jatuh bukan karena kesalahan yang dilakukan pihak-pihak terkait.

“Karena ini kan upaya yang kita lakukan sudah maksimal dan tidak ada misalnya kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak berdampak, do’akan kita,” tutup Budi.

Pesawat Lion Air JT610 jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa saat setelah permintaan untuk kembali ke bandara (return to base/ RTB) diberikan pihak ATC.

Pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 itu sedang dalam penerbangan dari Cengkareng, Tangerang menuju Pangkalpinang, Bangka-Belitung. Pesawat itu mengangkut 178 penumpang dewasa (124 laki-laki, 54 perempuan), 1 penumpang anak, 2 bayi dan 7 awak pesawat (2 pilot, 5 pramugari).

Seperti kita ketahui, sebelas tahun ke belakang Indonesia sempat diganjar larangan terbang, baik ke Amerika Serikat dan Kawasan Uni Eropa.

Kebijakan larangan terbang tersebut disebabkan adanya masalah teknis. Maskapai Indonesia dinilai belum memenuhi standar keselamatan penerbangan sesuai aturan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Audit yang dilakukan ICAO dan US Federal Aviation Administration (US FAA) tahun 2007 menemukan bahwa otoritas penerbangan sipil dan maskapai di Indonesia tidak mematuhi standar ICAO.

April 2007, FAA menurunkan Penilaian Peringkat Penerbangan Internasional (IASA) dari Kategori 1 ke Kategori 2 dan maskapai Indonesia dilarang terbang ke wilayah AS.

Dari temuan tersebut, Komisi Eropa yang mendapat mandat dari parlemen Eropa dan negara anggota Uni Eropa juga memutuskan melarang seluruh maskapai penerbangan dan kargo Indonesia yang berjumlah 62 operator beroperasi ke wilayah Uni Eropa. Larangan itu sudah berlaku sejak 4 Juli 2007.

15 Agustus 2016, dua hari sebelum peringatan ke-71 Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, FAA secara resmi mengumumkan bahwa penerbangan Indonesia berhasil memenuhi dan aktif mematuhi standar keamanan penerbangan ICAO dan kembali mendapat peringkat Kategori 1 setelah diturunkan 10 tahun lalu.

Menyusul keputusan FAA, 14 Juni 2018 datang kabar dari Brussels bahwa seluruh maskapai Indonesia dapat kembali mendapatkan hak untuk menghirup udara di langit Eropa. Hal ini lantaran Uni Eropa secara resmi telah mencabut larangan terbang (EU Flight Safety List) bagi maskapai Indonesia, setelah hampir 11 tahun diberlakukan.

Apakah larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia akan kembali diberlakukan oleh FAA dan Komisi Eropa? Tentu kita semua berharap hal itu tidak kembali terjadi.

Jenazah korban pesawat Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Telah ada 24 kantong jenazah korban Lion Air PK-LQP diterima tim DVI (Disaster Victim Identification) Polri, tapi belum ada satu pun jenazah yang berhasil diidentifikasi hingga Selasa (30/10/2018) sore.

“Hari ini belum bisa identifikasi satu pun korban dari 24 kantung jenazah yang kita terima sampai siang tadi,” kata Kapusdokkes Polri Brigjen Arthur Tampi dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2018) malam.

Hal ini karena jenazah yang diterima berbentuk bagian tubuh. Selain itu, adanya kesamaan ciri antar korban menjadi kendala pengidentifikasian.

“Karena kondisi yang kita terima adalah body part. Memang ada beberapa ciri spesifik tapi kita belum bisa merilis itu, data ante mortem. Ada beberapa keterangan keluarga yang mempunyai keluarga ciri yang sama,” jelas dia.

Ia menyebutkan, menjelang Maghrib dua kantong jenazah terbaru berisi bagian-bagian tubuh para korban tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun belum dilakukan pemeriksaan terhadap isi kedua katong jenazah itu.

“Sebentar lagi kita periksa seperti apa isi dari kantong jenazah yang kita terima,” ujarnya.

Arthur menyebutkan, hasil identifikasi korban Lion Air bisa diketahui dalam beberapa waktu ke depan. “Paling cepat 4 sampai 8 hari hasil DNA,” ucap Arthur.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki data ante mortem sebanyak 185. Dari jumlah itu, sebanyak 147 sudah diambil data DNA. Data ini yang digunakan oleh para dokter ahli forensik. “Saat ini sedang rekonsiliasi,” ujar Arthur.

Pihak kepolisian akan menunggu hasil test DNA. “Kita tetap menunggu hasil tes DNA paling cepat 4 sampai 8 hari,” kata Arthur.

Pesawat Lion Air JT-610 rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat Senin (29/10/2018) dinyatakan laik terbang. Demikian hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (30/10/2018).

“Pesawat layak terbang dan sudah memenuhi proses dari kelaikan untuk terbang, baik yang dilakukan pada saat awal pesawat ini mendapat sertifikasi, baik produk maupun bagian-bagiannya dan diikuti dengan suatu proses-proses inspeksi yang telah dilakukan terhadap pesawat tersebut,” kata Budi.

Budi juga menegaskan bahwa sertifikat-sertifikat pesawat Lion Air JT-610 masih valid dan memenuhi persyaratan untuk dapat terbang.

“Dengan mengacu kepada data-data yang ada, proses pemberian Certificate of Airworthiness dan Certificate of Registration kami lakukan dengan mengacu kepada persyaratan keselamatan penerbangan yang berlaku. Hingga hari kejadian, dokumen-dokumen dimaksud dinyatakan masih valid,” imbuhnya.

Dalam masa itu, lanjut Budi, memang ada suatu poses yang harus dikerjakan oleh operator berkaitan dengan kelaikan udara masing-masing pesawat, dan itu mengacu kepada prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) mendapatkan bantuan dari beberapa pihak dari luar negeri, setelah mengirimkan notifikasi terkait kecelakaan JT 610 pada 29 Oktober 2018. Pihak-pihak yang memberikan bantuan itu adalah JIAAC (Junta de Investigation de Accidentes de Aviation Civil) dari Argentina, NTSB (National Transportation Safety Bureau) dari Amerika Serikat, TSIB (Transport Safety Investigation Bureau) Singapura, dan AAIB (Air Accident Investigation Bureau) dari Malaysia.

“Ada tambahan dari Arab Saudi (Aviation Investigation Bureau, AIB), yang juga memberikan bantuan. Banyuan ini bisa untuk sharing, bisa juga untuk meminjam peralatan,” kata Haryo Satmiko, Wakil Ketua KNKT dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Semua bantuan yang ditawarkan itu direspons dan ditanggapi positif oleh KNKT. “Alat yang mereka punya bisa kita manfaatkan. Seperti dari Singapura, yang memberi bantuan alat hidrophone untuk mendeteksi suara-suara di dasar laut,” kata Oni Suryo, Investigator Moda Penerbangan KNKT.

Menurut Oni, besok (31/10/2018) tim dari AS akan datang ke Indonesia. Tim ini jugabakan membawa pihak Boeing, pabrikan pesawat Boeing MAX 8, jenis pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Tanjung Karang itu. “Mereka akan membantu KNKT dalam investigasi kecelakaan itu dengan membawa representarif pihak-pihak yang terkait dengan pesawat ini,” tuturnya.

Tim dari AS ada 10 orang, sementara dati Singapura tiga orang. Mereka, kata Oni, bisa datang ke Indonesia jika terjadi kecelakaan pesawat berdasarkan ICAO Annex 9. Namun pihak Indonesia tidak membebaskan kedatangan mereka begitu saja. Mereka tetap harus memenuhi kewajiban administrasi untuk pemberitahuan ke Kementerian Luar Negeri.

Terkait kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 registrasi PK-LQP yang dioperasikan Lion Air pada penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang itu, KNKT telah membentuk command center dan telah mengerakkan beberapa tim investigator.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari korban dan pesawat. Pada hari pertama, tim KNKT telah merapat di Kapal Baruna Jaya I milik BPPT untuk bergerak ke lokasi. Pagi tadi kapal sudah sampai lokasi, kemudian KNKT berkoordinasi dengan SAR Mission Coordinator (SMC) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), TNI, dan Pertamina, untuk memulai proses pencarian main wreckage.

Di lokasi, tim KNKT dan BPPT menurunkan Rigid Inflatable Boat (RIB) dengan membawa peralatan multi beam sonar dan ping locator untuk menyisir lokasi yang diperkirakan merupakan titik impact. KNKT juga menurunkan tim ke Jakarta International Container Terminal II (JICT II) Tanjung Priok untuk berkoordinasi dengan BNPP dan PT Indonesia Port Company (IPC) untuk memilah barang temuan dari lokasi kecelakaan.

Pada hari kedua ini, tim KNKT masih berusaha mengumpulkan seluruh data.
“Sebulan setelah kejadian, KNKT akan menginformasikan preliminary hasil investigasi. Hasil investigasi sampai final maksimal satu tahun. Ini bukan aturan dalam negeri saja, tapi dunia internasional. Namun hasilnya nanti kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” ujar Haryo.

Tim penyelam SAR gabungan, baik dari Basarnas maupun TNI Angkatan Laut hingga Selasa (30/10/2018) ini masih terus mencari badan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Perairan Tanjung, Karawang, Jawa Barat. Pencarian difokuskan di lokasi penemuan serpihan pertama pesawat.

Kasi Operasional Basarnas DKI Jakarta Made Oka mengatakan, sejak semalam KRI Rigel masih melakukan scansonar di area yang diyakini sebagai tempat tenggelamnya badan pesawat.

Titik tersebut merupakan lokasi pertama kalinya serpihan pesawat Lion Air ditemukan. Made mengatakan, puluhan penyelam gabungan telah diterjunkan untuk mencari badan pesawat.

“Untuk scansonar pencarian di bawah air kita fokuskan di sana (lokasi pertama serpihan ditemukan),” ujar Made, Selasa (30/10/2018).

Di samping itu, tim SAR gabungan juga mengevakuasi sejumlah barang seperti sepatu, sendal hingga serpihan alat elektronik, yang diduga milik korban pesawat Lion Air yang jatuh. Sejumlah serpihan lainnya dari pesawat juga ditemukan. Barang-barang tersebut telah dikirim ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Sampai saat ini temuan masih seperti kemarin. Jadi masih menemukan serpihan-serpihan di atas permukaan,” ungkap Made.

Pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh Senin pagi kemarin sedang dalam penerbangan dari Cengkareng, Tangerang menuju Pangkalpinang, Bangka-Belitung. Pesawat itu mengangkut 178 penumpang dewasa (124 laki-laki, 54 perempuan), 1 penumpang anak, 2 bayi dan 7 awak pesawat (2 pilot, 5 pramugari).

Pihak Lion Air hingga kini tercatat telah memberangkatkan 183 orang keluarga korban penumpang pesawat JT610 yang jatuh di perarian Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi.

“Saat ini, sebagian dari pihak keluarga penumpang dan kru sudah berada di RS POLRI untuk proses identifikasi (Disaster Victim Identification),” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (30/10/2018) siang.

Ia menyebutkan, Lion Air telah memberangkatkan keluarga penumpang maupun kru JT-610 sejumlah 183 orang. Jumlah itu terdiri dari 168 orang yang berasal dari Pangkalpinang, Bangka; tiga orang dari Medan, Sumatera Utara; dua orang dari Padang, Sumatera Barat; empat orang dari Yogyakarta; dua orang dari Madiun, Jawa Timur; empat orang dari Demak, Jawa Tengah.

“Lion Air saat ini sudah mempersiapkan dan melakukan pendampingan psikologi kepada keluarga (family assistant) di posko utama JT-610,” imbuhnya.

Dari laporan sementara yang dihimpun per 29 Oktober 2018, Danang menyampaikan bahwa telah menerima konfirmasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Ada sebanyak 24 kantong jenazah yang sudah dibawa dan berada di RS POLRI Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Upaya evakuasi seluruh penumpang, kru dan pesawat JT-610 yang mengalami kecelakaan pada (29/10/2018) di perairan Karawang, Jawa Barat terus dilakukan. Kami sangat prihatin dengan kejadian tersebut dan Lion Air akan terus berkoordinasi bersama semua pihak untuk mempercepat kepastian infomasi terkait dengan keadaan penumpang dan awak pesawat,” tutup Danang.